9 Atlet Taekwondo Kodam II/Swj Siap Gondol Medali Kapolri Gandeng Beragam Stakeholder, TNI AD Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Klarifikasi TNI AD Terkait Cuitan Hoax Video Iring-Iringan Ranpur TNI di Jalan Raya Jaga Fisik Tetap Prima, Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-J Ikuti Lomba Lari 10K Run EUTM Pangdam II/Swj Tegaskan Prajurit Terlibat Judi Online Akan Diproses Hukum

Home / Nasional

Rabu, 22 Desember 2021 - 07:33 WIB

Berapa Biaya Mengurus Sertifikasi Halal?

Sriwijayadaily

Seriring dengan semakin meningkatnya aneka ragam produk yang dikonsumsi umat muslim tanah air, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama RI ini didirikan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap barang atau jasa yang digunakan umat muslim.

Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk di sini adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sebagai bentuk transparansi layanan sertifikasi halal, Kementerian Agama terhitung 1 Desember 2021 mulai memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH nomor 141 tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH.

Terbitnya Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021.

Regulasi itu juga sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. “Penetapan peraturan tarif layanan tersebut juga merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia,” jelas Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham, di Jakarta, Sabtu (11/12/2021).

Baca :  Peluncurkan Buku Kontribusi Pemikiran LM FEB UI

Di dalam peraturan tersebut, diatur tarif layanan BLU BPJPH terdiri dari dua jenis tarif, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama terdiri dari sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), registrasi auditor halal, layanan pelatihan auditor dan penyelia halal, serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal.

Adapun tarif layanan penunjang mencakup penggunaan lahan ruangan, gedung, dan bangunan, penggunaan peralatan dan mesin, penggunaan laboratorium, serta penggunaan kendaraan bermotor. Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi (a) layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha, (b) layanan permohonan sertifikasi halal, (c) layanan permohonan perpanjangan sertifikat halal, dan (d) layanan registrasi sertifikat halal luar negeri.

Layanan akreditas LPH meliputi, (a) layanan akreditasi LPH; (b) layanan perpanjangan akreditasi LPH, (c) layanan reakreditasi level LPH, dan (d) layanan penambahan lingkup LPH.

Biaya Pernyataan Pelaku Usaha

Ketentuan tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk usaha menengah kecil (UMK), pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Baca :  Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey Terima Anugerah Pena Emas PWI

Besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp300.000,00 dengan rincian Rp25.000,00 untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal, Rp25.000,00 untuk komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan PPH, Rp150.000,00 untuk komponen insentif pendamping PPH, dan Rp.100.000,00 untuk komponen sidang fatwa halal MUI.

Sementara itu, besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang dibebankan kepada pemberi fasilitasi pada tahun anggaran 2022 akan disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Berikut Rincian Tarif Layanan Utama BLU BPJPH:

I. Sertifikat Halal untuk Barang dan Jasa (per Sertifikat)

1. Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atauĀ Self Declare: Rp0,00

2. Permohonan Sertifikat Halal:

  • Usaha Mikro dan Kecil: Rp300.000,00
  • Usaha Menengah: Rp5.000.000,00
  • Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp12.500.000,00
Baca :  Letjen (Purn) Doni Monardo Wafat, Ini Sepak Terjangnya Semasa Hidup

3. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal:

  • Usaha Mikro dan Kecil: Rp200.000,00
  • Usaha Menengah: Rp2.400.000,00
  • Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp5.000.000,00

4. Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri: Rp800.000

II. Akreditas Lembaga Pemeriksa Halal (Per Lembaga)

1. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

  • Golongan I: Rp4.200.000,00
  • Golongan II: Rp13.300.000,00
  • Golongan III: Rp17.500.000,00

2. Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

  • Golongan I: Rp3.400.000,00
  • Golongan II: Rp8.200.000,00
  • Golongan III: Rp9.100.000,00

3. Reakreditasi Level Lembaga Pemeriksa Halal: Rp8.700.000,00

4. Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri: Rp17.500.000,-

5. Witness (Penyaksian Proses Pemeriksaan Kehalalan Produk) (sekali dalam masa akreditasi)

  • Lembaga Pemeriksa Halal Pratama: Rp3.500.000,00
  • Lembaga Pemeriksa Halal Utama: Rp10.000.000,00
  • Lembaga Pemeriksa Halal Luar Negeri: Rp17.500.000,00

III. Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal

1. Pelatihan Auditor Halal:

  • Golongan I: Rp3.000.000,00
  • Golongan II: Rp3.500.000,00
  • Golongan III: Rp3.700.000,00

2. Registrasi Auditor Halal: Rp300.000,00

3. Pelatihan Penyelia Halal:

  • Golongan I: Rp1.600.000,00
  • Golongan II: Rp2.700.000,00
  • Golongan III: Rp3.800.000,00

4. Sertifikat Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal

  1. Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal: Rp3.500.000,00
  2. Sertifikat Kompetensi Penyelia Halal: Rp1.800.000,00

Lebih lanjut masyarakat bisa melihat rincian aturan sertifikasi halal tersebut maupun informasi terkait layanan BPJPH lainnya pada lamanĀ www.halal.go.id/. (Kristantyo Wisnubroto/Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari)

Share :

Baca Juga

Nasional

Industri Halal Miliki Peran Strategis Dalam Tingkatkan Perekonomian Nasional

Nasional

Junimart Girsang Minta Gelar Seleksi Ulang CPNS Secara Menyeluruh

Nasional

What Are the Most dependable Online Dating Sites?

Nasional

Kasal Perintahkan Jajarannya Awasi Larangan Ekspor Minyak Goreng

Nasional

Sudirman Said Jadi Penyambung Lidah Anies di Koalisi Perubahan

Nasional

Surety Bonds Protect Infrastructure Investment
Foto: Choirul

Nasional

Media Center Indonesia MotoGP Mandalika 2022 Resmi Beroperasi

Daerah

Pemda Diminta Aktif Ajak UMKM Masuk E-katalog