Ribuan Warga Hadiri Halal Bihalal Dikediaman Bakal Calon Walikota Jambi Budi Setiawan Kasad Terima Penyerahan Jabatan Ka RSPAD dan Pimpin Sertijab 7 Jabatan Strategis TNI AD Atasi Serangan OPM Pimpinan Egianus Kogoya Ke Pos TNI, Koops TNI Habema Sita Senpi dan Puluhan Munisi Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi di Kemenkopolhukam Bahas Situasi di Papua dan Permasalahan Tanah di Sumsel Mayjen TNI M. Naudi Nurdika Terima Tongkat Komando Pangdam II/Swj

Home / Warta TNI

Sabtu, 16 Juli 2022 - 12:05 WIB

Dewan Pers Desak DPR Agar Proses Legilasi RUUKUHP Dilakukan Secara Terbuka dan Libatkan Semua Pemangku Kepentingan

SRIWIJAYADAILY.CO.ID – Ketua Dewan Pers, Prof. Azyumardi Azra menilai Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) saat ini sangat berbahaya dan lebih berpotensi memberangus kebebasan pers.

“Pers tidak bisa lagi memegang peran sebagai kekuatan cek and balance, kekuatan yang bisa memberitakan yang perlu diperhatikan pemerintah, termasuk dalam menyampaikan kritik-kritik kepada pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah,” ujar Azyumardi Azra dalam acara jumpa pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum’at (15/7).

RUU KUHP yang sekarang ini, tambahnya, jauh lebih berbahaya dan lebih berpotensi untuk memberangus kebebasan pers, kebebasan berekspresi.

Baca :  Bahagia Itu Sederhana, Bisa Naik Mobil Patroli TNI Saja, Anak-Anak SD Ini Sudah Senang Sekali!

Ia juga sangat menyayangkan jika sejauh ini proses penyusunan RUU KUHP tidak melibatkan masyarakat sipil dan pers. Menurutnya, Dewan Pers tidak pernah lagi diajak duduk bersama membahas beleid tersebut.

“Pemerintah dan DPR agar kembali mengkaji RUU KUHP serta melibatkan atau mengundang seluruh pemangku kepentingan terkait. Misalnya jika soal pers, maka undang Dewan Pers bersama konstituennya guna membahas kembali pasal-pasal yang kontroversial,” kata Azyumardi Azra.

Dalam kesempatan itu Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan ada sekitar sepuluh hingga 12 pasal yang menjadi sorotan, seperti pasal 241, 219, 247, 262, 263, 281, 305, dan 354. Pasal-pasal ini masih ada di dalam RUU KUHP yang saat ini sudah diserahkan kepada DPR oleh pemerintah.

Baca :  Berikan Jam Komandan, Ini Penegasan Danrem 045/Gaya

“Padahal, pada tahun 2017 Dewan Pers sudah meminta pasal-pasal tersebut direvisi. Bukannya malah direvisi, pasal-pasal karet atau kontrovesi bagi dunia pers di RUU KUHP malah bertambah,” ungkap Yadi.

Sementara Ketua PWI Bidang Pendidikan PWI Pusat Nurjaman Mochtar meminta DPR untuk segera membuka RUUKUHP kepada publik. Dan meminta DPR untuk melakukan diskusi terbuka dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat pers, sebelum RUUKUHP disyahkan.

Baca :  Jelang Lebaran, Pabung Muaro Jambi Bersama Rombongan Pj Bupati Sidak ke Pasar Sengeti

“Meminta DPR untuk pro-aktif dalam melakukan penggalangan pendapat dari semua pihak dalam sebuah proses legislasi,” tegas Nurjaman.

Ketua PWI Bidang Pendidikan ini juga mengingatkan DPR agar seluruh perundang-undangan dibuat untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban warga negara tanpa kecuali.

“Mengingatkan DPR bahwa semakin banyak undang-undang yang diyudisial review ke Mahkamah Konstitusi maka semakin buruk proses legislasi di gedung DPR,” tandas Nurjaman. (**)

Share :

Baca Juga

Warta TNI

Satgas 114 Satria Musara Aktifkan Fasilitas PLTA Mini Untuk Warga Pegunungan Tengah Nduga

Warta TNI

Danrem 045/Gaya Pimpin Upacara Penyerahan Jabatan Kasrem

Warta TNI

Taklimat AKhir Tim Pengawas Current Audit Itdam II/Swj di Rindam Sriwijaya

Warta TNI

Satgas Pamtas Yonif 725/Woroagi Berikan Bimbingan Belajar Pada Anak Di Perbatasan Papua

Warta TNI

Nama Gedung Dilingkungan Kodam II/Sriwijaya Diresmikan Kasad

Olahraga

Kodim 0415/Jambi Gelar Pertandingan Futsal Antar Klub

Warta TNI

Pusterad Gelar Sarasehan Dengan Media Massa

Warta TNI

Satgas Yonif R 142 /KJ Gelar Patroli Simpatik