Dandim 0415/Jambi Bersama Forkopimda Kota Jambi Cek Stok Ketersediaan Beras Jelang Ramadhan Baznas Kota Jambi Ikut Andil Dalam Bedah Rumah Tidak Layak Huni Kodim 0415/Jambi 9 Atlet Taekwondo Kodam II/Swj Siap Gondol Medali Kapolri Gandeng Beragam Stakeholder, TNI AD Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Klarifikasi TNI AD Terkait Cuitan Hoax Video Iring-Iringan Ranpur TNI di Jalan Raya

Home / Nasional

Rabu, 10 November 2021 - 10:05 WIB

Fernando Sinaga Ingatkan Pembahasan RUU Ibukota Negara Jangan Tergesa–gesa

SRIWIJAYADAILY

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Pusat Kajian dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI menggelar Rapat Pleno Anggota Komite I DPD RI membahas Naskah Akademik dan Rancangan Undang–Undang (RUU) Ibu Kota Negara pada Selasa (9/11/2021) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga yang memimpin rapat tersebut, mengatakan hasil kajian dari Puskadaran Setjen DPD RI ini menunjukan bahwa semua pihak yaitu Pemerintah dan DPR RI sebaiknya jangan tergesa–gesa dan tidak terburu–buru mensahkan Rancangan Undang–Undang Ibukota Negara (RUU IKN) menjadi Undang–Undang (UU) pada tahun 2021 ini.

Baca :  Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey Terima Anugerah Pena Emas PWI

“Pemerintah memang sudah resmi mengirimkan surat presiden (Surpres) RUU Pemindahan IKN di pada akhir September lalu, tetapi kami ingatkan agar DPR tidak tergesa–gesa dan jangan terburu–buru memaksakan tahun ini harus selesai. Saya juga meminta pembahasan RUU IKN ini harus tripartit, bersama DPD”, tegas Fernando.

Baca :  Peluncurkan Buku Kontribusi Pemikiran LM FEB UI

Fernando yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini mengungkapkan berbagai alasannya.
Pertama, DPR dan Pemerintah harus mendengar masukan dan sikap politik DPD RI soal RUU IKN ini. Menurutnya, pimpinan DPD RI harus segera bersikap dan memberikan catatan terhadap RUU IKN ini.

Kedua, lanjut anggota Badan Sosialisasi MPR ini, RUU IKN ini sepertinya disusun dengan terburu–buru juga.

“Kami tadi menyoroti soal Badan Otorita yang di RUU IKN disebutkan pemerintahan khusus akan diselenggarakan oleh Badan Otorita di Ibu Kota baru. Kami meminta soal Badan Otorita diperjelas kembali kewenangannya di RUU IKN, terutama soal pengalihan hak atas tanah yang menjadi kewenangan Badan Otorita”, ujarnya.

Baca :  Hendry Ch Bangun Ajak Wartawan Jadi Saksi Peradaban Ikut Lomba Puisi Multi Media 2024

Ketiga, tutup Fernando, RUU IKN Sejatinya harus menyelesaikan semua hal tentang IKN tanpa harus mendelegasikan lagi ke Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden. (*)

Jhon ID

Share :

Baca Juga

Daerah

BPBD di 34 Provinsi Diminta Siaga Hadapi Potensi Bahaya Hidrometeorologi Basah

Nasional

Pentingnya Sarapan Pagi Bagi Kesehatan Tubuh

Nasional

Japoneses Women Going out with White Men

Nasional

Pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia Dimulai Hari Ini

Nasional

Kejagung Amankan Buronan Korupsi Belanja Daerah PALI

Nasional

Panglima TNI Jenderal Andika Pimpin Langsung Sidang Pantukhir Calon Perwira Karier TNI 2022

Nasional

Penghargaan Dari MURI Menjadi Salah Satu Agenda HPN 2023

Nasional

Kondisi Tokoh “Pepera” Ramses Ohee Semakin Membaik