Kodim Jambi Gelar Komsos Dengan Komponen Bangsa Pasca Ledakan Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar, Polda Jambi Tingkatkan Pengamanan Satukan Komitmen, TNI AD Gelar Bimtek Penilaian Sistek Info Kotama dan Balakpus Pangdam XVII/Cenderawasih Buka Turnamen Bola Voli Dalam Rangka Hari Juang Kartika TNI-AD Tahun 2022 Lewat Adu Penalti, Maroko Usir Spanyol dari Piala Dunia 2022

Home / Nasional

Rabu, 10 November 2021 - 10:05 WIB

Fernando Sinaga Ingatkan Pembahasan RUU Ibukota Negara Jangan Tergesa–gesa

SRIWIJAYADAILY

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Pusat Kajian dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI menggelar Rapat Pleno Anggota Komite I DPD RI membahas Naskah Akademik dan Rancangan Undang–Undang (RUU) Ibu Kota Negara pada Selasa (9/11/2021) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga yang memimpin rapat tersebut, mengatakan hasil kajian dari Puskadaran Setjen DPD RI ini menunjukan bahwa semua pihak yaitu Pemerintah dan DPR RI sebaiknya jangan tergesa–gesa dan tidak terburu–buru mensahkan Rancangan Undang–Undang Ibukota Negara (RUU IKN) menjadi Undang–Undang (UU) pada tahun 2021 ini.

Baca :  Timnas Indonesia U-20 Masuk Pot Dua Undian Piala Asia 2023

“Pemerintah memang sudah resmi mengirimkan surat presiden (Surpres) RUU Pemindahan IKN di pada akhir September lalu, tetapi kami ingatkan agar DPR tidak tergesa–gesa dan jangan terburu–buru memaksakan tahun ini harus selesai. Saya juga meminta pembahasan RUU IKN ini harus tripartit, bersama DPD”, tegas Fernando.

Baca :  Instruksi Kemenkes Larang Apotek Jual Obat Sirup Usai Merebaknya Gangguan Ginjal Akut

Fernando yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini mengungkapkan berbagai alasannya.
Pertama, DPR dan Pemerintah harus mendengar masukan dan sikap politik DPD RI soal RUU IKN ini. Menurutnya, pimpinan DPD RI harus segera bersikap dan memberikan catatan terhadap RUU IKN ini.

Kedua, lanjut anggota Badan Sosialisasi MPR ini, RUU IKN ini sepertinya disusun dengan terburu–buru juga.

“Kami tadi menyoroti soal Badan Otorita yang di RUU IKN disebutkan pemerintahan khusus akan diselenggarakan oleh Badan Otorita di Ibu Kota baru. Kami meminta soal Badan Otorita diperjelas kembali kewenangannya di RUU IKN, terutama soal pengalihan hak atas tanah yang menjadi kewenangan Badan Otorita”, ujarnya.

Baca :  Dewan Pers Menang, Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil UU Pers

Ketiga, tutup Fernando, RUU IKN Sejatinya harus menyelesaikan semua hal tentang IKN tanpa harus mendelegasikan lagi ke Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden. (*)

Jhon ID

Share :

Baca Juga

Hukum dan Kriminal

KPK Tangkap Tangan Suap Perizinan di Kota Yogyakarta

Nasional

Finding a Foreign Seeing Site

Nasional

Penembak Indonesia Fathur/Citra Persembahkan Medali Emas SEA Games Vietnam

Nasional

Menpora Puji Kualitas Timnas Asuhan Shin Tae-Yong

Ekonomi

Sambangi Kejagung, Menteri BUMN Laporkan Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat di Garuda

Nasional

Title Loans Bethany Illinois Apply For Cash And Get Instant Approval Even With Bad Credit History

Hukum dan Kriminal

Dari Lima Terdakwa Pembunuh Yosua, Hanya Bharade E yang Tak Ajukan Keberatan

Hukum dan Kriminal

Menaker Imbau Kepala Daerah Patuhi PP 36/2021 Tentang Pengupahan