DPR Setuju KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Jum’at Bersih, Babinsa Kelurahan Sungai Nibung Bersama Warga Gotong Royong Tempat Ibadah Dandim 0419 Tanjab Bekali Menwa Sultan Thaha Tentang Kepemimpinan Dandim 0416/Bute Serahkan Bantuan Semen dan Al-Quran Ke Ponpes Daarul Hafidz Al- Manshuriyah SATGAS YONIF 143/TWEJ AMANKAN WARGA KEMBALI KE KAMPUNG DISTRIK KIWIROK PEGUNUNGAN BINTANG, PAPUA

Home / Hukum dan Kriminal / Regional

Rabu, 19 Januari 2022 - 12:12 WIB

Izin Perhutanan Sosial Efektif Tekan Karhutla di Sumsel

Sriwijayadaily

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kehutanan menargetkan hingga 2024 sebanyak 254 ribu hektare diberikan izin perhutanan sosial bagi masyarakat. Di tahun 2022, Dinas Perkebunan menargetkan capaian tersebut sebesar 60%.

“Sejauh ini ada 181 izin dikeluarkan dengan luasan lahan 121.000 hektare yang dikelola masyarakat,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Sumsel, Pandji Tjahjanto, Senin (17/1/2022).

Ia menyebutkan, ada beberapa kriteria bagi masyarakat yang diberikan izin pengelolaan hutan.  Seperti masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan, baik itu hutan konservasi, hutan lindung hingga hutan produksi yang diberikan izin untuk mengelola kawasan hutan tersebut.

Baca :  Forum Pecinta Perahu Tradisional Jambi Resmi Terbentuk

“Bisa dari kelompok tani, koperasi ataupun gabungan kelompok tani. Saat ini jumlahnya sudah mencapai 30.000 kepala keluarga,” kata Pandji.

Menurut dia, pengelolaan kawasan hutan melalui izin perhutanan sosial terbukti efektif menekan angka kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.

Sejumlah kawasan yang sebelumnya menjadi langganan Karhutla, ketika dikelola masyarakat saat ini bisa terjaga dengan baik.

“Seperti contoh di kawasan Merang Merdak. Di mana kawasan ini dikelola oleh masyarakat peduli api menjadi lahan yang produksi, sehingga otomatis mereka akan menjaga lahan ini dari Karhutla,” ujar Pandji.

Baca :  MTQ Ke 51 Tingkat Provinsi Tahun 2022 Resmi Berakhir, Tanjab Barat Raih Peringkat Kedua

Ia menambahkan, sejauh ini sudah banyak produk lokal yang dihasilkan dari kawasan perhutanan sosial. Mulai dari berbagai jenis buah-buahan hutan seperti duren, pisang dan lainnya hingga produk kehutanan lain seperti madu.

“Produk ini terus dikembangkan dan dibantu pemasarannya. Untuk di kawasan hutan produksi, kami mendorong perusahaan menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan produknya,” Pandji menerangkan.

Menurut Pandji, usaha yang dilakukan masyarakat di sekitar hutan selalu terkendala hak kepemilikan saat ingin meminta bantuan ke Bank ataupun ke pemerintah.

Baca :  Bupati Tanjab Barat Lantik 43 Kades Hasil Pilkades Serentak 2022

Melalui izin perhutanan sosial, masyarakat bisa mendapat bantuan dari pemerintah maupun sarana permodalan perbankan dengan mudah.

Awalnya bantuan tak bisa diberikan karen terbentur aturan. Namun dengan adanya legalitas masyarakat yang memegang izin bisa mendapatkan bantuan.

“Saya berharap juga pihak bank bisa menempatkan program bantuan mereka ke sana. Karena wilayah kehutanan itu banyak memiliki potensi besar untuk maju,” kata Pandji. (Wahyu/toeb)

Share :

Baca Juga

Hukum dan Kriminal

KKP Sita 4,7 Ton Ikan dari Tiongkok Dan Malaysia

Nasional

Sri Mulyani Umumkan Jadwal Pencarian THR ASN dan Gaji ke-13

Regional

Gubernur Kepri Ingatkan Pelaku Industri untuk Kelola Limbah dengan Baik

Regional

Wisatawan Dihimbau Berhati-hati di Objek Wisata Alam

Regional

Angin Kencang Landa Kota Pekanbaru, Begini Penjelasan BMKG Pekanbaru

Ekonomi

Minggu Ini Harga Pinang Kering di Riau Tetap Rp12.800 per Kg

Regional

Jadi Pembicara Dies Natalis ke-67 SMK PP Negeri Sembawa, Budi Setiawan Berharap Para Siswa Terus Menggali Potensi Untuk Membangun Negeri

Ekonomi

Ekspor dan Impor Cetak Rekor Baru, Surplus Neraca Nonmigas Meroket