DPR Setuju KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Jum’at Bersih, Babinsa Kelurahan Sungai Nibung Bersama Warga Gotong Royong Tempat Ibadah Dandim 0419 Tanjab Bekali Menwa Sultan Thaha Tentang Kepemimpinan Dandim 0416/Bute Serahkan Bantuan Semen dan Al-Quran Ke Ponpes Daarul Hafidz Al- Manshuriyah SATGAS YONIF 143/TWEJ AMANKAN WARGA KEMBALI KE KAMPUNG DISTRIK KIWIROK PEGUNUNGAN BINTANG, PAPUA

Home / Hukum dan Kriminal / Nasional

Selasa, 23 November 2021 - 14:25 WIB

Komisi III Minta Densus 88 Bongkar Seluruh Jejaring Kelompok Teroris di Indonesia

SRIWIJAYADAILY

Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum meminta Densus 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membongkar seluruh jejaring teroris yang ada di Indonesia. Hal ini menyusul ditangkapnya sejumlah ulama yang diduga terlibat dalam jaringan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI).

“Komisi III DPR mengapresiasi Densus 88 Antiteror yang berhasil menangkap tokoh-tokoh besar kelompok teroris. Kami berharap Densus 88 terus berupaya membongkar jejaring terorisme di Indonesia,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid dalam keterangan resmi, Senin (22/11/2021).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan penangkapan ketiga tersangka terorisme di Bekasi, Jawa Barat sudah sesuai prosedur dan berdasarkan bukti kuat. Mengingat, Densus tidak akan melakukan penangkapan apabila tidak memiliki bukti. Seperti yang disampaikan Polri, penangkapan dilakukan atas pengembangan kasus termasuk pengakuan puluhan tersangka teroris yang sudah ditangkap sebelumnya.

Baca :  your five Tips For Seeing a Enhance Woman

“Selain itu juga ditemukan bukti-bukti dokumen yang menguatkan dugaan keterlibatan ketiga tersangka dalam jaringan teroris. Jadi Densus tidak main asal tangkap dan sudah memenuhi prosedur dalam penangkapan. Mari kita hormati proses hukum yang berlaku,” tandas Wakil Ketua MPR RI itu. Ia mengungkapkan, Densus 88 Antiteror telah bekerja secara profesional selama ini. Namun demikian, sambung Jazuli, Densus 88 Antiteror juga harus hati-hati dalam pengembangan kasus terorisme agar tidak dianggap sebagai bentuk kriminalisasi ulama.

Mengingat, tutur Jazilul, penangkapan Farid Okbah dan Zain An Najah sempat menggemparkan lantaran kedua ulama ini merupakan tokoh yang selama ini cukup dikenal publik. Bahkan, Farid Okbah sempat bertemu Presiden Joko Widodo untuk dimintai masukan. Ia meminta MUI lebih ketat dalam merekrut pengurus maupun anggota. Sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat, kata Jazilul, MUI harus mengedepankan unsur kehati-hatian. MUI perlu lebih selektif  menunjuk pengurus maupun menerima anggota.

Baca :  Dari Lima Terdakwa Pembunuh Yosua, Hanya Bharade E yang Tak Ajukan Keberatan

Lebih lanjut, Jazilul mengingatkan semua pihak lebih waspada dugaan jaringan teroris ‘menyusup’ ke lembaga negara seperti Polri, TNI, hingga BUMN. Sebab, banyak dugaan muncul kelompok JI ‘ditanamkan’ di lembaga-lembaga negara untuk mempengaruhi kebijakan dengan cara merekrut ahli dan profesional. “Jadi kami berharap dengan penangkapan ini, Densus 88 bisa menelusuri lebih jauh jejaring teroris di Indonesia, apakah jaringan terorisme sudah masuk ke kementerian dan lembaga negara, aparat TNI dan POLRI, BUMN, dan sebagainya sehingga kita bisa mengantisipasi serta melakukan pencegahan,” pungkas legislator dapil Jatim X ini.

Baca :  Pasca Tragedi di Malang, Presiden FIFA Gianni Infantino Bertemu Presiden Indonesia Joko Widodo

Densus 88 beberapa waktu lalu menangkap Ustaz Farid Okbah yang merupakan Ketum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) dan anggota komisi fatwa MUI Kota Bekasi. Selain itu, Densus 88 juga mengamankan anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An Najah serta Anung Al Hamat atas dugaan tindak pidana terorisme.

Dari barang bukti yang didapat Polri ditemukan Farid Okbah, Zain An Najah, dan Anung Al Hamat terkonfirmasi terlibat kelompok JI dan yayasan amal milik JI Lembaga Amal Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA). Ahmad Zain hingga Farid Okbah disebut terlibat dalam pendanaan kelompok teroris JI. Farid Okbah dan Zain An Najah sudah dinonaktifkan dari kepengurusan MUI. (pun/sf)

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Bulog Siap Jadi Operator Badan Pangan Nasional

Nasional

Dongkrak Sektor Pariwisata, Investasi dan Bisnis di Kepri, Imigrasi Luncurkan Multiple Entry Visa

Nasional

How to Flirt Which has a Ukrainian Woman

Nasional

Sudirman Said Jadi Penyambung Lidah Anies di Koalisi Perubahan

Hukum dan Kriminal

Mantan Bupati Kupang IAM Jadi Tersangka Korupsi

Nasional

Zodiac On line casino Look at Internet based

Nasional

Camshaft 2 Camera Private – Live Having sex With a Unfamiliar person Without Risking STDs Or perhaps Moving In

Hukum dan Kriminal

Temui Titik Terang, Pemerintah Tegaskan akan Ungkap Kasus Satelit Orbit 123 BT