DPR Setuju KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Jum’at Bersih, Babinsa Kelurahan Sungai Nibung Bersama Warga Gotong Royong Tempat Ibadah Dandim 0419 Tanjab Bekali Menwa Sultan Thaha Tentang Kepemimpinan Dandim 0416/Bute Serahkan Bantuan Semen dan Al-Quran Ke Ponpes Daarul Hafidz Al- Manshuriyah SATGAS YONIF 143/TWEJ AMANKAN WARGA KEMBALI KE KAMPUNG DISTRIK KIWIROK PEGUNUNGAN BINTANG, PAPUA

Home / Hukum dan Kriminal / Nasional

Minggu, 2 Januari 2022 - 06:20 WIB

Menaker Imbau Kepala Daerah Patuhi PP 36/2021 Tentang Pengupahan

Sriwijayadaily

Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.

“Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Persnya Sabtu (1/1/2022).

Baca :  Creating a Relationship Lifestyle in Brazil

Putri menjelaskan, Surat Menaker tersebut menekankan kepada para Gubernur untuk mematuhi aturan yang berlaku terkait pengupahan. “Kemnaker juga telah menyurati kepada Gubernur yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021,” katanya.

Baca :  Dewan Pers Menang, Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil UU Pers

Berdasarkan hasil monitoring Kemnaker pada 31 Desember 2021, dari 34 provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di 252 kabupaten/kota.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021,” katanya.

Baca :  Dibuka Ketua STHM, Kompetisi Moot Court Peradilan Militer Resmi Dimulai

Putri menegaskan, PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum merupakan bagian dari program strategis nasional.

“Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat,” tegasnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

Ways to Date a Cute Thailänder Girlfriend

Nasional

Methods to Date a lady – Easy methods to Impress a female

Nasional

Ke Candi Kedaton Muaro Jambi, Presiden Bilang Peradaban Indonesia Dikenal Dunia sejak Lampau

Nasional

Sepanjang 31 Tahun Indonesia 14 Kali Juarai Thomas Cup

Nasional

Menteri PUPR Kunjungan ke Jalan Bypass BIL Mandalika

Nasional

TNI Bersama Warga dan Mahasiwa KKN Unja Berjibaku Bergotong-royong membangun Gorong-gorong Jalan TMMD

Nasional

Kemendes Fokus Pada Desa Wisatanya Bum Desa Dan Bum Desa Bersama

Nasional

Hujan Tak Menyurutkan Semangat Warga Saksikan Festival Arakan Sahur