Kodim Jambi Gelar Komsos Dengan Komponen Bangsa Pasca Ledakan Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar, Polda Jambi Tingkatkan Pengamanan Satukan Komitmen, TNI AD Gelar Bimtek Penilaian Sistek Info Kotama dan Balakpus Pangdam XVII/Cenderawasih Buka Turnamen Bola Voli Dalam Rangka Hari Juang Kartika TNI-AD Tahun 2022 Lewat Adu Penalti, Maroko Usir Spanyol dari Piala Dunia 2022

Home / Kesehatan / Nasional

Senin, 3 Januari 2022 - 08:28 WIB

Pemerintah Terbitkan Keppres Penetapan Status Faktual COVID-19 pada 2022

Sriwijayadaily

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.

Dalam Keppres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi  pada Jumat (31/12/2021) menyebutkan, serangkaian upaya penanganan pandemi yang akan dilakukan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Mengingat, saat ini penyebaran wabah global masih senantiasa mengancam setiap daerah di tanah air.

“Memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Faktual Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia,” dikutip dari Keppres yang diterima pada Minggu (2/1/2022).

Baca :  Presiden RI Buka KTT G20, TNI Beri Kenyamanan dan Prioritaskan Pengamanan

Terdapat tiga keputusan penting yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam yakni pertama adalah Menetapkan pandemi COVID-19 yang merupakan Global Pandemic sesuai dengan pernyataan World Health Organization (WHO) secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia.

Kedua, dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang berdasarkan antara lain:

Perundangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan COVID-19. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas keuangan nasional.

Baca :  Pentingnya Sarapan Pagi Bagi Kesehatan Tubuh

Lalu, perundangan yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan COVID-19 beserta dampaknya, setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR.

“Peraturan perundang-undangan terkait lainnya,” dikutip dari Keppres itu.

Baca :  your five Tips For Seeing a Enhance Woman

Ketiga, dalam rangka penanganan, pengendalian, dan atau pencegahan COVID-19 beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dalam hal tersebut, pemerintah dapat menetapkan kebijakan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya.

Kebijakan ini, segera dilaksanakan pasca diterbitkan oleh pemerintah dalam beberapa waktu yang lalu. “Keputusan Presiden ini, mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan,” kutip Keppres.

Share :

Baca Juga

Nasional

Why Are Asian Women of all ages So Fabulous?

Hukum dan Kriminal

Komitmen dan Dedikasi Bersama untuk Lindungi Anak-Anak dari Bahaya Korupsi

Gema TNI

Kasal: Tidak Ada Prajurit Bersalah yang Lolos dari Hukum

Nasional

Teater Tonggak Akan Gelar Karya Pengolahan ‘LESUNG LUCI’ di Jambi dan Palembang

Gema TNI

Mayjen TNI MS Fadhilah Resmi Jabat Wagub Lemhannas RI

Nasional

Online dating service Reviews – The Best Dating Sites in 2022
Foto: ANTARA

Nasional

Bawaslu Efisienkan Anggaran Pemilu 2024

Kesehatan

Menkes: Imunisasi Anak Akan Terdata Digital di Aplikasi PeduliLindungi