Bakamla RI Gelar Operasi Udara Maritim dengan Target Kapal Perilaku Anomali Panglima TNI Lepas Keberangkatan 850 Prajurit Satgas Operasi Pengamanan Papua Panglima TNI Kembali Memberangkatkan 950 Prajurit TNI ke Papua Ciptakan Rasa Aman dan Kondusif, Babinsa Patroli Pos Kamling di Wilayah Dukung Ketahanan Pangan, Babinsa Koramil 07/Pelayangan Bantu Petani Penyemaian Bibit Padi

Home / Nasional

Senin, 1 November 2021 - 09:52 WIB

Presiden Jokowi Usul Tiga Upaya Bersama Pencapaian SDGs

SRIWIJAYADAILY

Sebagai payung besar bagi pemenuhan hak-hak pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), target SDGs harus makin diperjuangkan pascapandemi COVID-19 ini. Akibat pandemi, kemiskinan ekstrem dunia kembali meningkat dari yang semula diharapkan 7,5 persen di 2021, naik kembali ke 9,4 persen.

Dilansir dari laman presidenri.go.id, terganggunya rantai pasok global bukan hanya menggoyahkan kebutuhan industri, tetapi juga mengganggu stabilitas kebutuhan dasar, termasuk pangan, terutama di negara-negara berkembang.

Saat berpidato pada sesi KTT G20 yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10/2021). Presiden Joko Widodo mendorong agar negara-negara G20 melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SSGs.

Baca :  Catatan Akhir Tahun 2022, Pergerakan SMSI Untuk Pers Indonesia

“Kita harus segera beraksi agar dunia tidak terancam jatuh ke dalam krisis berkepanjangan. Kita G20 harus melakukan sejumlah upaya bersama untuk memastikan SDGs tercapai sesuai target, 9 tahun lagi,” ujar Presiden Jokowi.

Upaya bersama tersebut yaitu pertama, menggalang solidaritas untuk membantu negara dan masyarakat yang paling rentan. Menurut Presiden Jokowi, inisiatif debt service suspension serta tambahan alokasi SDR senilai USD650 miliar menjadi langkah penting untuk memberi ruang kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah untuk berkonsentrasi melawan pandemi.

Kedua, memperkuat kemitraan global untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang. Financing gap yang melebar dari USD2,5 triliun per tahun menjadi USD4,2 triliun per tahun, harus menjadi perhatian serius.

Baca :  Satgas Yonif 143/TWEJ Turut Sukseskan Musrenbang Distrik Web Tahun 2023

“Mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup gap pendanaan SDGs, termasuk melalui blended finance harus segera dilakukan. Peningkatan investasi swasta yang berkelanjutan harus didorong untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di negara berkembang,” papar Presiden Jokowi.

Ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan terhadap guncangan dan ketidakpastian masa depan, terutama di sektor kesehatan, kapasitas fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan.

Baca :  724 Karya Berkompetisi Rebut Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2022 pada Hari Puncak HPN 2023 di Medan

PBB mencatat setidaknya 8 negara berada di tingkat risiko sangat tinggi dan 40 negara risiko tinggi bagi lost generation, terutama karena menurunnya kesempatan belajar dan lapangan pekerjaan. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang meningkatkan adaptasi sektor pendidikan dan memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang paling rentan dan kehilangan pekerjaan.

“Namun banyak negara lain yang menghadapi risiko tinggi. G20 harus bekerja sama membantu mereka memastikan tidak ada lost generation. Hanya dengan demikian, kita dapat pulih bersama menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapapun,” tandas Presiden.

Share :

Baca Juga

Nasional

BLT Minyak Goreng Rp300 Ribu Diberikan ke 20,5 Juta Keluarga dan 2,5 Juta PKL

Nasional

Dinamika Konsumsi Musiman Jadi Katalis Utama Perekonomian

Nasional

Kabar Duka, R.A. Nurlisa Eks Smanli82 Palembang Meninggal Dunia

Nasional

Pemerintah dan PBB Teken Kerja Sama Pengamanan GPDRR 2022

Nasional

The Importance of Making use of the Best Data to Make Smart Decisions

Nasional

Perpres Tunjangan Terbit, Momentum Transformasi Pranata Humas

Nasional

PON Papua Ditutup, Sampai Jumpa Lagi di Ufuk Barat

Nasional

Masyarakat Diberi Kesempatan Urus Izin Kebun Sawit yang Masuk Kawasan Hutan