Jumlah Masyarakat Kembali ke Yigi Semakin Bertambah, Ini Pesan Danrem 172/PWY Pengesahan RKUHP Meresahkan Kalangan Pers, SMSI akan Menggugat Melalui MK Kodam Cenderawasih Raih Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik TNI AD Selalu Ada untuk Rakyat : Bantuan Kasad Sampai ke Tenda Pengungsi Korban Gempa Bumi Cianjur Panglima TNI Terima Kunjungan Kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Diraja Brunei

Home / Ekonomi / Nasional

Rabu, 1 Desember 2021 - 14:33 WIB

Tiga Tahun Pemerintah tidak Menerbitkan Izin Impor Beras

SRIWIJAYADAILY

Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi, menyatakan bahwa izin impor beras umum terakhir kali diterbitkan adalah pada 2018, untuk keperluan cadangan beras pemerintah. Selama tiga tahun selanjutnya, pihaknya tidak menerbitkan izin impor beras untuk keperluan umum.

“Di 2019, 2020 dan 2021, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan tidak menerbitkan izin impor beras untuk keperluan umum,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melalui siaran pers yang diterima pada Rabu (1/12/2021).

Baca :  Dukung UMKM Warga Binaan, Babinsa Koramil Muarabungo Sambangi Pembuat Tahu

Kementerian Perdagangan, lanjut Lutfi, menerbitkan izin impor beras pada tahun di atas, diperuntukkan bagi keperluan khusus. Untuk keperluan hotel, restoran, kafe (horeka), dan warga negara asing yang mengkonsumsi beras yang tidak diproduksi di dalam negeri.

“Seperti Basmati, Japonica, Hom Mali, beras khusus untuk keperluan penderita diabetes seperti beras kukus, dan beras pecah 100 persen untuk keperluan bahan baku industri,” imbuhnya.

Baca :  Latina Ladies Time frame

Pemerintah akan selalu menjaga kekuatan stok beras nasional untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan pasokan beras di pasar, terutama di saat pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan. Dengan cara memberikan perlindungan bagi petani dan penyerapan hasil produksi dalam negeri.

Baca :  Pasca Ledakan Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar, Polda Jambi Tingkatkan Pengamanan

Kemudian, selalu berupaya untuk menjaga stabilitas harga melalui kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), terutama saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

“Berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perberasan dalam menjamin ketersedian dan stabilisasi harga,” tuturnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

DPR RI Tawarkan Proposal Penanganan Konflik Rusia-Ukraina pada Sidang IPU

Gema TNI

Amankan Kunjungan Presiden Jokowi ke Jambi, Danrem 042/Gapu Ucapkan Terimakasih Kepada Pasukan Pam VVIP Atas Dedikasinya

Nasional

Ways to Have Successful Husband and Wife Relations
Foto: Tangkapan Layar Kanal Youtube KPK/Untung S

Hukum dan Kriminal

SPI KPK 2021: Risiko Tipikor Masih Menyebar di Seluruh Instansi

Entertainment

Cerita Menparekraf Tentang Hujan yang Bikin MotoGP Mandalika 2022 Sempat Tertunda
Foto : ANTARA

Nasional

Mensos Ingatkan Masyarakat Pentingnya Kesetiakawanan Sosial

Hukum dan Kriminal

Ada Tujuh Tindak Pidana Kekerasan Seksual di RUU TPKS

Nasional

Sejarah Panjang Letusan Gunung Semeru