Dandim 0415/Jambi Bersama Forkopimda Kota Jambi Cek Stok Ketersediaan Beras Jelang Ramadhan Baznas Kota Jambi Ikut Andil Dalam Bedah Rumah Tidak Layak Huni Kodim 0415/Jambi 9 Atlet Taekwondo Kodam II/Swj Siap Gondol Medali Kapolri Gandeng Beragam Stakeholder, TNI AD Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Klarifikasi TNI AD Terkait Cuitan Hoax Video Iring-Iringan Ranpur TNI di Jalan Raya

Home / Nasional

Jumat, 24 Desember 2021 - 07:35 WIB

SPI KPK 2021: Risiko Tipikor Masih Menyebar di Seluruh Instansi

Sriwijayadaily

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2021, risiko tindak pidana korupsi (Tipikor) masih ditemukan menyebar di hampir seluruh instansi.

Hal ini disampaikan KPK dalam rangkaian Webinar “Launching Hasil SPI 2021: Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia”, yang digelar secara hybrid di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (23/12/2021).

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, yang melakukan paparan hasil SPI 2021 mengungkapkan sejumlah temuan utama reskio tindak pidana korupsi (Tipikor), dan sudah dipetakan secara jelas sehingga dapat mencegah sekaligus meminimalisir potensi koruptif.

Baca :  Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey Terima Anugerah Pena Emas PWI

Temuan itu antara lain penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, risiko korupsi pada pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan suap/gratifikasi masih terjadi hampir di semua instansi.

Kemudian intervensi (Trading in influence) baik dalam bentuk penentuan program dan kegiatan, perizinan, hingga penentuan pemenang pengadaan barang dan jasa pemerintah, paling banyak terjadi di instansi pusat (Kementerian/Lembaga).

Ada juga risiko korupsi dalam promosi/mutasi (jual beli jabatan) banyak terjadi di lingkungan pemerintah kabupaten.

Baca :  Peluncurkan Buku Kontribusi Pemikiran LM FEB UI

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutan pembukaan acara ini mengungkapkan, selain sebagai pemenuhan indikator pencegahan korupsi secara nasional, survei ini juga menjadi indikator instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri atau disebut PMPRB pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Firli mengatakan, dalam survei ini terdapat tujuh elemen yang dinilai meliputi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Integritas dalam Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan Anggaran, Transparansi, Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence), Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan Sosialisasi Antikorupsi.

Baca :  Letjen (Purn) Doni Monardo Wafat, Ini Sepak Terjangnya Semasa Hidup

Survei Penilaian Integritas telah digagas KPK sejak 2007. Tahun ini KPK melakukan pengukuran terhadap 508 pemerintah kota/kabupaten, 34 pemerintah provinsi, dan 98 kementerian/lembaga, dengan total responden mencapai 255.010 orang.

Dari survei selama 2021 tersebut diperoleh Indeks Integritas Nasional SPI dengan skor 72,43 dari target 2021 yaitu skor 70 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Share :

Baca Juga

Nasional

Haedar Nashir Terpilih Sebagai Ketum PP Muhammadiyah Masa Bakti 2022-2027

Nasional

APBN Instrumen untuk Mencapai Tujuan Nasional

Nasional

Perangkat Keras Militer Datang ke Kyiv yang Terkepung Untuk Pertahanan

Nasional

KKP Sita 4,7 Ton Ikan dari Tiongkok Dan Malaysia

Nasional

Bantu Ukraina, Jerman Akan Kirim Ribuan Anti Tank dan Ratusan Rudal

Entertainment

Cerita Menparekraf Tentang Hujan yang Bikin MotoGP Mandalika 2022 Sempat Tertunda

Nasional

Ditemukan Penyimpangan 78 Ton Minyak Goreng Curah Bersubsidi
Foto: Ryadhy

Entertainment

MotoGP Mandalika 2022: Tiket Masih Tersedia, Ini Harga dan Cara Belinya